Artikel 1

KIAI KAMPUNG


Acep Zamzam Noor


SELEPAS berkelana selama belasan tahun di sejumlah pesantren, seorang santri pulang ke kampung halamannya. Yang pertama-tama ingin dilakukan adalah bagaimana menghidupkan langgar yang berada di dekat rumahnya. Mula-mula ia mengambil inisiatif dalam sembahyang berjamaah, yakni menjadi imam meski hanya diikuti beberapa orang saja. Lalu ia menawarkan pengajian mingguan untuk para tetangga dan kemudian membentuk majlis ta’lim ibu-ibu. Ketika para tetangga mulai tertarik menitipkan anak-anaknya untuk dibimbing dalam pendidikan agama, ia pun membuka pengajian elementer untuk anak-anak. Semuanya berlangsung di langgar yang ukurannya kecil saja.


Seiring dengan bergulirnya waktu, anak-anak yang mengaji pun semakin banyak. Bukan hanya anak-anak dari kampung sekitar, namun banyak juga anak-anak dari kampung lain. Mulailah terpikir perlunya sebuah pondok untuk menampung mereka yang datang dari jauh itu. Maka dengan gotong royong bersama masyarakat yang mulai mempercayai kealiman serta ketulusannya, sebuah pondok kecil pun dibangun meski hanya untuk menampung beberapa puluh orang anak saja.


Dari tahun ke tahun pengajian di langgar kecil itu terus berlangsung dengan segala kesederhanaan dan kebersahajaannya, anak-anak yang mengaji pun semakin banyak jumlahnya. Begitu juga pondok yang tadinya hanya untuk menampung puluhan anak saja, setahan demi setahap berkembang hingga mampu menampung ratusan orang. Tanpa terasa sebuah pesantren telah hadir di kampung itu. Tanpa disadari seorang kiai telah lahir di kampung itu. Dan kepemimpinan pun muncul dengan sendirinya.


Dalam bayangan saya, seperti itulah proses lahirnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di pelosok-pelosok desa. Lahir dari sebuah perjalanan panjang namun penuh kecintaan dan ketulusan, yang kemudian mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat di sekitarnya. Memang kiai dan pesantren tak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat. Kiai dan pesantren lahir karena didukung dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Tak akan ada kiai tanpa adanya masyarakat. Dengan kata lain, seorang kiai tidak lahir sendiri namun selalu dilahirkan oleh masyarakat yang mempercayai kealiman serta ketulusan pengabdiaannya.


Pesantren kampung atau tradisional seperti ini tentu berbeda dengan pesantren modern yang tercipta karena adanya sponsor dari luar, misalnya pesantren yang dibangun atas inisiatif seorang cukong yang mempunyai tanah luas dan uang banyak. Setelah sejumlah bangunannya yang lengkap dan megah selesai, barulah dicari kiai untuk menjadi semacam manajer di pesantren tersebut. Posisi kiai dalam pesantren seperti ini hanyalah pelaksana yang digaji si cukong. Berbeda pula dengan pesantren yang sejak awal dibangun atas sumbangan pemerintah atau partai tertentu, di mana posisi kiai tetap dalam kendali si pemberi sumbangan. Pesantren-pesantren jenis ini biasanya akan berjarak dengan masyarakat di sekitarnya.


Kiai kampung yang saya gambarkan di atas tentu berbeda dengan kiai-kiai yang kerap muncul menjelang pemilu atau pilkada, yang menjadi jurkam atau tim sukses calon bupati atau walikota. Apalagi dengan orang-orang yang tanpa merasa risi mencantumkan “KH” di depan namanya sendiri, atau mereka yang suka nampang dengan kostum kiai di spanduk-spanduk atau baligo-baligo sambil mengucapkan selamat idul fitri. Berbeda juga dengan putra-putra kiai yang merasa otomatis menjadi kiai sebagaimana ayahnya sehingga merasa berhak untuk “jualan” agama dan pesantren ke mana-mana, sambil tak lupa juga mencantumkan “KH” di depan namanya.


Bagi saya, seorang yang menguasai ilmu agama, lulusan pesantren atau anak kiai yang selalu berpakaian seperti Pangeran Diponegoro belum tentu layak disebut kiai kalau tidak berkiprah secara nyata di tengah masyarakat. Kiai atau “KH” bukanlah gelar yang didapat setelah menyelesaikan tahap pendidikan tertentu. Kiai atau “KH” juga bukan warisan turun temurun keluarga, namun semacam anugerah yang diberikan masyarakat pada seseorang karena kealiman, pengabdian serta kwalitas kepemimpinannya.


Dalam tradisi masyarakat Sunda, ada pandangan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai mentalitas seorang guru. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut pandai memerintah namun juga harus punya kemampuan dan kesabaran mengajar dan membimbing masyarakat. Dengan demikian pemimpin bisa diibaratkan seperti isi, sedang masyarakat yang dipimpin adalah wadah yang siap menampung limpahan isi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu mengalirkan kebaikan pada masyarakat yang dipimpinnya. Akan selalu mengalirkan isi pada wadah yang menampungnya. Dan bukan sebaliknya.


Pola kepemimpinan seperti ini mirip sekali dengan kepemimpinan dalam tradisi pesantren, di mana seorang kiai bukan hanya guru namun sekaligus juga pemimpin bagi santri dan masyarakatnya. Kalau kiainya baik dan alim maka santri dan masyarakatnya akan ikut terbawa baik dan alim juga. Namun kalau kiainya sibuk berpolitik praktis, jangan heran jika santri dan masyarakatnya akan menjadi broker dan provokator. Pola kepemimpinan seperti ini, saya kira, tak jauh berbeda dengan kepemimpinan dalam tradisi NU. Pemimpin NU juga dituntut untuk mempunyai mentalitas seorang guru yang dengan tulus mau mengajar dan membimbing umat. Bukan mentalitas seorang caleg, cabup, cagub atau cawapres yang maunya didukung melulu. Atau mentalitas seorang juragan yang minta dihormati terus-menerus. Atau mentalitas seorang wali yang selalu merasa paling benar sendiri.


***


Di tengah carut-marut dunia politik nasional dan lokal yang menyeret-nyeret NU di dalam pusarannya, saya sebenarnya masih punya harapan yang besar. Selama pesantren-pesantren kecil di kampung dengan kiai-kiainya yang bersahaja itu masih ada dan terus berkiprah di tengah masyarakat, rasanya NU akan baik-baik saja. Rasanya tak akan terjadi apa-apa dengan NU. Menurut saya merekalah yang selama ini mempertahankan dan menjaga kehormatan NU. Merekalah yang selama ini menjalankan peran NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang sebenarnya, justru ketika para petingginya sibuk menjadi selebritis. Sibuk berebut jabatan dan proyek. Sibuk menjajakan NU sebagai komoditi politik dan ekonomi. Sibuk menjadi broker, jurkam atau tim sukses.


Mereka yang berkiprah di kampung mungkin tidak peduli siapa pengurus NU di tingkat cabang, wilayah atau pusat. Mereka juga tidak ambil pusing apakah ada orang NU yang menjadi bupati, gubernur, menteri atau presiden, toh tidak ada pengaruh apa-apa buat mereka. Tidak ada barokah apa-apa. Mereka tidak mempersoalkan apa bedanya NU struktural dengan NU kultural, NU politik dengan NU mistik, NU perjuangan dengan NU batu loncatan. Bagi mereka NU adalah NU, titik. Mereka juga tidak meributkan apakah kiprahnya diberitakan koran atau menjadi bahan penelitian sarjana asing. Yang jelas mereka akan sangat sedih dan malu kalau tahu ada orang NU yang dipenjara karena korupsi, lebih-lebih kalau orang NU itu mantan menteri atau bupati.


Meskipun punya harapan besar namun bukan berarti saya tidak punya kekhawatiran sama sekali. Belakangan banyak orang partai yang merasa dirinya representasi dari sayap politik NU tengah serius-seriusnya “menggarap” kiai-kiai kampung tersebut. Mereka sering berkunjung ke pesantren-pesantrennya atau mengumpulkan kiai-kiai tersebut di suatu acara. Mungkin para politisi itu sadar bahwa kiai-kiai khos atau kiai-kiai selebritis yang selama ini menjadi andalan mereka sudah tidak efektif lagi sebagai pengumpul massa. Mungkin para politisi itu sadar bahwa kiai-kiai yang selama ini sering muncul di koran atau televisi sudah kurang dipercaya masyarakat lagi. Para politisi itu sadar bahwa sebenarnya hanya kiai-kiai kampunglah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat di bawah, yang masih dapat dipercaya dan menjadi panutan.


Meskipun NU mempunyai sejarah panjang dalam kaitannya dengan dunia politik, bahkan pernah menjadi partai politik sekian lama. Meskipun terlibat dalam dunia politik itu tidak haram hukumnya bagi warga NU dan boleh-boleh saja, apalagi bagi mereka yang sudah terlanjur hobi. Menurut saya prestasi terbesar NU bukanlah di panggung politik, namun ketika NU dengan tulus berkarya nyata di tengah masyarakat. Dalam berpolitik, rasanya tak ada capaian-capaian yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu dibanggakan karena kemaslahatnya bagi umat. Paling-paling hanya kebanggaan pribadi bisa menjabat ini dan itu tanpa ada efek yang berarti bagi umat. Dalam berpolitik, entah kenapa orang-orang NU selalu ribut dan berebut, bahkan saling pecat antar mereka sendiri sehingga enerji perjuangannya habis oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, oleh hal-hal yang sebenarnya kampungan dan bikin malu.


Menurut saya, orang-orang NU telah kehilangan karakter dalam berpolitik sehingga tak ada bedanya dengan para politisi lain yang bukan NU. Saya tak bisa membedakan mana politisi yang berlatar pesantren dan mana politisi yang berlatar preman terminal misalnya, rasanya sama saja. Saya juga tidak bisa membedakan mana anggota dewan yang sembahyangnya pakai qunut, mana yang tidak pakai qunut dan mana yang tidak sembahyang sama sekali. Juga rasanya sama saja. Sama-sama setuju dengan kenaikan harga BBM. Sama-sama bernapsu untuk selalu menaikkan gajinya sendiri. Sama-sama tidak risi dengan korupsi.


Jika kita membandingkannya dengan dunia sepakbola, kesebelasan NU mungkin seperti tim nasional yang terus menerus berlatih bahkan sampai ke luar negeri, namun kalah melulu jika bertanding. Kenapa? Karena selain tidak mempunyai karakter, juga tidak memiliki pola permainan yang jelas. Jadi wajar jika mereka sering kehilangan visi atau orientasi, jika gerakan atau manuver mereka mudah terbawa irama permainan yang dikehendaki lawan. Pola bertahan dan menyerang mereka juga sering kedodoran, tak ada kordinasi yang rapih lini per lini, tak ada saling pengertian antara libero, jangkar, gelandang, sayap dan striker. Serangan mereka sering terputus di lapangan tengah yang diisi para pemain ovortunis namun lemah dalam penguasaan bola serta tidak punya kreativitas dalam membuka ruang bagi pemain yang datang dari belakang. Penetrasi ke gawang serta penyelesaian akhir mereka juga sangat buruk. Banyak sekali peluang yang akhirnya terbuang sia-sia, misalnya selalu gagal dalam menggolkan calon-calonnya baik dalam pilkada maupun dalam pilpres.


Dalam berpolitik praktis karakter kaum nahdliyin yang terkenal sabar, ulet, tulus, lurus, menghargai proses dan tahan banting itu memang tidak muncul sama sekali. Yang muncul malah karakter yang umum seperti gampang ribut, main pecat seenaknya, kemaruk pada hal-hal yang sifatnya material, berebut jabatan dan kedudukan, tidak sportif dalam bermain, cenderung memilih jalan pintas, nepotisme yang kemudian menjadi tradisi, mudah tergiur oleh masalah sepele, tidak konsisten dan angin-anginan, suka memanfaatkan orang-orang yang kebelet jabatan, bangga menjadi sekedar punakawan atau tim sukses dan tak jarang juga menjadi kutu loncat.


Sementara karakter yang sabar, ulet, tulus, lurus, menghargai proses dan tahan banting justru tampil dengan sangat kuat dan mengesankan ketika kaum nahdliyin berkiprah di lapangan sosial dan pendidikan, seperti yang dilakukan dengan tulus dan penuh kecintaan oleh kiai-kiai kampung itu. Oleh pesantren-pesantren kecil itu. Dan seandainya mutiara-mutiara dari kampung yang masih tersisa ini akhirnya termakan juga oleh provokasi para politisi, maka habislah sudah. Kisah tentang NU mungkin tinggal episode-episode sinetron yang alur ceritanya klise, membosankan dan mudah ditebak pemirsa.


(2008)

Prev Next