Artikel 11

TAHUN YANG NGUNGUN


Acep Zamzam Noor



TIDAK seperti tahun-tahun sebelumnya, saya mengawali tahun 2009 dengan semacam keprihatinan dan kerepotan. Pertama, saya prihatin karena bencana demi bencana masih terus melanda negeri kita, baik bencana alam maupun bencana yang sengaja dilakukan manusia. Kedua, saya repot karena banyak diminta teman-teman untuk berbicara masalah sosial, budaya dan politik, yang di dalamnya selalu bersinggungan dengan agama, pesantren, kiai maupun santri. Lebih repotnya lagi karena saya terlanjur dianggap paham masalah-masalah tersebut sehingga permintaan untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya kurang saya sukai ini tidak pernah berhenti. “Inilah resiko menjadi seorang penganggur,” kata saya menghibur diri.

Menjelang pemilu dan pilpres, berbagai organisasi, lembaga swadaya, himpunan mahasiswa atau kelompok studi kerap mengadakan diskusi, seminar atau workshop. Tentu saja motif mereka mengadakan acara berbeda-beda, ada yang serius ingin membicarakan persoalan bangsa, ada juga yang sekedar memanfaatkan situasi. Misalnya para caleg (atau calon bupati dan walikota) sengaja dihadirkan dalam sebuah seminar, saresehan atau diskusi setelah sebelumnya diminta bantuan membiayai acara tersebut. Namun apapun motif mereka mengundang saya, satu hal yang selalu saya sampaikan adalah menawarkan golput sebagai solusi. Paling tidak sebagai solusi sementara. Itulah satu-satunya ilmu yang saya miliki.

Ada yang paham dan menerima tawaran saya itu, ada juga yang menolak mentah-mentah. Bagi yang memahami tawaran saya, biasanya saya anggap mereka sudah mendapat hidayah. Sementara bagi yang belum paham atau menolak mentah-mentah, apalagi yang sampai mencaci-maki, saya doakan agar mereka segera mendapatkan hidayah tersebut. Bukankah hidayah hanya akan datang kepada orang-orang tertentu saja?


***


Untuk memahami kondisi Indonesia sebenarnya cukup dengan mencermati apa yang berlangsung di daerah. Meskipun kadar dan suhunya tidak akan persis, namun apa yang terjadi di Jakarta terjadi pula di daerah. Pertempuran seru antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di tubuh PKB misalnya, otomatis guncangannya terasa sampai ke pesantren-pesantren, terutama yang berbasis NU. Perilaku anggota-anggota dewan yang kelewatan di Senayan, tak jauh beda dengan anggota-anggota dewan di daerah. Pola korupsi yang dengan canggih dilakukan orang pusat, dengan kecanggihan yang sama diperagakan pula di daerah. Begitu juga soal keterampilan memainkan aturan hukum.

Politik uang yang kerap dilakukan saat pemilihan ketua apapun, antara pusat dan daerah rasanya sama saja. Sama-sama nekad dan terbuka. Para politisi berani mengeluarkan biaya berapapun untuk menjadi ketua ini atau itu. Mereka yakin dengan posisi yang dibelinya tersebut akan terbuka peluang untuk maju sebagai calon bupati atau walikota, minimal sebagai wakilnya, atau paling sial tim suksesnya. Di lain pihak, yang menerima sogokan pun nampaknya tenang-tenang saja, tak ada perasan risih apalagi bersalah.

Dalam pengamatan saya, pemerintah kabupaten atau kota adalah miniatur dari pemerintah pusat. Bupati atau walikota merupakan raja kecil dengan jajaran kepala dinas sebagai menteri-menterinya. DPRD sebagai parlemennya. Polres dan Kodim sebagai pasukan keamanan dan angkatan perangnya. Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri sebagai penegak hukumnya. Pengusaha sebagai pelaksana pembangunannya. Majlis ulama sebagai pilar moralnya. Di luar itu masih ada sejumlah begundal yang dengan gagah mengatasnamakan dirinya aktivis. Jika seorang raja bisa mengatur, mengkordinasikan atau mengkonsolidasikan semuanya, maka amanlah negara kecil tersebut. Korupsi, manipulasi, mark-up atau apapun namanya bisa dilakukan dengan tenang dan terencana. Dan seandainya ada pejabat, aparat atau anggota dewan yang kemudian ditangkap KPK, itu semata karena ketiban sial saja.

Kadang saya berpikir bahwa satu-satunya cabang ilmu yang benar-benar diamalkan secara konsekuen di Indonesia hanyalah ilmu ekonomi. Sarjana-sarjana hukum yang tak terhitung jumlahnya, begitu terjun ke lapangan dengan menjadi hakim, jaksa atau pengacara lebih banyak melakukan pendekatan ilmu ekonomi ketimbang ilmu hukum itu sendiri. Kadang ilmu ekonomi tersebut dikolaborasikan dengan ilmu gaib, ilmu siluman, bahkan ilmu santet. Sarjana-sarjana agama juga setali tiga uang, begitu menjadi PNS atau anggota dewan yang pertama-tama diaplikasikannya adalah prinsip ekonomi. Dengan modal kecil harus mendapatkan untung sebesar-besarnya. Maka tidak berlebihan jika Depag termasuk departemen yang paling korup di negeri ini, padahal pegawai-pegawainya banyak lulusan IAIN dan pesantren. Begitu juga jumlah politisi yang masuk penjara, yang paling banyak ternyata dari partai-partai Islam.

Di negeri ini agama nampaknya sudah tidak ada hubungannya dengan perilaku, apalagi dengan perilaku politik seseorang. Naik haji dan korupsi misalnya, dua hal yang sebenarnya bertolak belakang ini entah kenapa bisa begitu harmonis. Bahkan keduanya sama-sama dipahami sebagai kesenangan atau hobi. Naik haji bisa setiap tahun, di lain pihak korupsi jalan terus. Begitu juga dalam berebut jabatan atau kedudukan, segala cara bisa dilakukan tanpa memedulikan salah dan benar, baik dan buruk, halal dan haram.

Jika ditarik lebih jauh lagi sarjana-sarjana teknik juga tidak mau kalah, mereka menggunakan teori ekonomi dalam merancang setiap konstruksi bangunan yang dikerjakannya. Jangan heran kalau banyak gedung baru yang ambruk karena tersenggol gempa, atau banyak jembatan yang runtuh sebelum diresmikan. Dokter-dokter pun rupanya gemar menggunakan teori yang sama dalam menjalankan tugas pelayanannya terhadap masyarakat. Anehnya kondisi perekonomian nasional justru semakin terpuruk di tengah aktivitas ekonomi yang membabi-buta dari para elitnya ini.


***


Tahun 2009 bagi saya merupakan tahun yang lindap dan ngungun. Selain diawali dengan sejumlah bencana alam dan kecelakaan yang mengenaskan, juga diwarnai kesibukan para caleg menyongsong pemilu yang menegangkan sekaligus menggelikan. Memang tidak semua orang terlibat atau berkepentingan dengan “pesta demokrasi” ini, namun atmosfir politiknya yang panas bisa menyengat siapa saja.

Di kampung saya bukan orang kaya meski sering kali disalahpahami sebagai juragan, sehingga tak sedikit calo tanah yang datang menawarkan sawah, kolam atau kebun. Ketika saya tanya kenapa sawah, kolam atau kebun tersebut dijual, jawabannya untuk persiapan kampanye. Ada juga tetangga yang mau menggadaikan rumahnya sendiri. Saya hanya senyum-senyum saja menikmati hiburan gratis lima tahunan ini. Ternyata banyak juga saudara, tetangga dan teman saya yang akan mengadu nasib menjadi caleg, bahkan ada di antaranya yang nekad melepaskan statusnya sebagai PNS segala.

Kenapa menjadi anggota dewan begitu menggoda? Kenapa posisi wakil rakyat ramai diperebutkan, termasuk oleh mereka yang sama sekali tidak pernah menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat? Kenapa partai politik tiba-tiba dipercaya menjadi agen penyalur tenaga kerja? Kenapa politik dipahami sebagai jenis pekerjaan sehingga caleg tidak ubahnya sekedar pelamar? Seandainya politik adalah jenis pekerjaan, kenapa pemilu tidak ditangani Depnaker? Kenapa pemerintah malah membentuk KPU yang sering membuat lidah saya terpeleset mengucapkannya menjadi Komisi Pemburu Uang? Jawabannya ternyata sederhana, bahwa masyarakat kita mempunyai cita-cita yang sama, yakni sama-sama ingin hidup sejahtera. Dan sejauh ini para anggota dewan telah menunjukkan contoh yang gamblang bagaimana mencapai kesejahteraan dengan cara yang cepat.

Kesejahteraan yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia rupanya sebuah metafor, maka menafsirkannya pun tidak bisa begitu saja, harus dicari dulu makna denotatif maupun konotatifnya. Bagi seorang penganggur misalnya, sejahtera berarti punya pekerjaan tetap. Bagi yang sudah punya pekerjaan tetap sejahtera berarti naik pangkat atau memegang posisi. Bagi seorang pengusaha tentu lain lagi maknanya, sejahtera berarti harus kaya raya. Bagi pengusaha yang sudah kaya raya sejahtera berarti harus berkuasa. Dan bagi yang sudah memegang kekuasaan sejahtera berarti meningkatkan kekuasaannya lebih besar lagi.

Jika ada tahapan karier dalam konteks kekuasaan yang dianggap sukses, barangkali urutannya begini: dari lurah naik menjadi camat, terus menjadi bupati, kemudian menjadi gubernur, lalu menjadi menteri dulu satu dua periode, baru setelah itu menjadi presiden. Dan bagi seorang presiden sejahtera berarti terpilih kembali, kalau perlu terpilih terus biar sejahteranya lama. Nah, kalau sejahteranya sudah lama, maka seorang presiden akan cenderung melankolis seperti kebanyakan penyair. “Aku ingin hidup seribu tahun lagi...” ujarnya setiap bangun tidur.


***


Di tengah hiruk pikuk masa sosialisasi, di tengah gegap gempita para caleg memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, memasang baligo besar-besar, membentangkan spanduk panjang-panjang, membagikan kaos, kalender atau stiker. Di tengah para caleg yang mematut-matutkan wajahnya dengan berbagai gaya, pose dan ekspresi, yang berkompetisi melemparkan jargon, slogan atau banyolan, sesungguhnya saya ingin meninggalkan kampung untuk beberapa saat. Saya ingin sejenak melupakan saudara, tetangga dan teman yang tengah bertarung habis-habisan memperebutkan kesejahteraan. Ingin sejenak melakukan semacam uzlah atau paling tidak hijrah dari kesibukan “duniawi” yang satu ini.

Pada akhir Februari secara kebetulan saya diundang untuk tinggal selama tiga minggu di Ai Angek, Bukittinggi, Sumatera Barat. Tugas saya hanya menulis sambil berinteraksi dengan alam serta masyarakat di sana. Undangan ini menarik karena akan membebaskan saya dari persoalan-persoalan lokal yang bukan hanya memprihatinkan namun kerap merepotkan karena mengganggu proses kreatif saya. Kalaupun di Sumatera Barat juga berlangsung masa sosialisasi atau kampanye yang mungkin atmosfirnya sama, toh saya tak mengenal siapa caleg-calegnya. Jadi tidak ada yang akan menawarkan sawah, kolam atau kebun pada saya. Tidak ada yang akan menggadaikan rumahnya.

Di Ai Angek yang sejuk dan berkabut, di kaki gunung Singgalang dan Merapi yang selalu dibasahi embun dan dipayungi mendung, mereguk kopi panas rasanya nikmat sekali. Khusyuk sekali. Apalagi kopinya sengaja saya beli dari Banceuy, dari pabrik yang sudah terkenal sejak tahun 1930-an. Malam-malam kadang saya iseng mengirim SMS kepada teman-teman, baik yang menjadi caleg maupun bukan: Malam-malam begini penyair serius biasanya sedang menikmati kopi panas di depan komputer, sementara para caleg dan tim suksesnya sedang hujan-hujanan memasang baligo di jalan. Ada yang membalas SMS saya, ada juga yang tidak.

Tentu saya tidak hanya menulis puisi di kamar sambil memandang puncak Singgalang dengan takjub dari balik kaca jendela. Taufiq Ismail, yang mengundang saya tinggal di Ai Angek, mengajak saya mengunjungi banyak tempat bersejarah di Bukittinggi, Maninjau, Padangpanjang, Payakumbuh dan Tanahdatar. Pertama-tama kami mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi, yang sekarang dijadikan museum. Rumahnya sederhana, konstruksi kayu dengan dinding bambu khas Minangkabau. Ruang belajar Hatta terletak di sudut kanan bagian depan, sementara kamar tidurnya berada di belakang. Meskipun mempunyai kamar pribadi, Hatta kecil biasa tidur di surau bersama teman-temannya. Di belakang rumah masih ada sepeda tua miliknya, juga bendi keluarga yang sesekali mengantarkan Hatta ke sekolah. Bulu kuduk saya tiba-tiba bergetar.

Di Bukittinggi dan sekitarnya kebetulan banyak lahir tokoh-tokoh sejarah seperti Agus Salim, Sutan Syahril, M. Natsir, Rahmah el-Yunusiah, Abdul Gaffar Ismail dan lain-lain. Sedikit ke Barat ada rumah kelahiran Hamka yang juga dijadikan museum. Sedikit ke arah Timur di sekitar Payakumbuh ada kampung halaman Tan Malaka, makam orangtua Bung Hatta juga tak jauh dari situ. Sedikit ke selatan ada Pandai Sikek, kampungnya Haji Miskin, salah seorang pejuang Padri. Semuanya sempat kami singgahi meski hanya untuk beberapa saat.

Ketika kami berliku-liku menuruni jalan curam dengan puluhan kelokan yang seperti ular menuju rumah kelahiran Hamka di tepi danau Maninjau, imajinasi saya mulai bermain dengan liar. Setiap pergi ke pesantren di Parabek, Bukittinggi, saya membayangkan Hamka kecil akan naik turun perbukitan sambil membawa karung beras dan perbekalan lain. Jalan raya mulus yang kami lalui pasti belum ada zaman itu, dan rasanya tak mungkin juga beliau mengayuh sepeda melewati perbukitan yang curam dan terjal. Bulu kuduk saya kembali bergetar dengan hebat.

Pada hari lain kami diundang membaca puisi pada Peringatan 108 Tahun Rahmah el-Yunusiah di Padangpanjang. Rahmah adalah tokoh pendidikan dan pendiri Pesantren Diniyah Puteri. Bukan hanya tokoh pendidikan, ia juga seorang pejuang yang secara langsung ikut berperang melawan penjajah Belanda. Bahkan pesantrennya pernah dijadikan markas tentara republik. Oya, perlu diketahui juga bahwa pahlawan nasional yang kini namanya diabadikan menjadi jalan di Jakarta, Rasuna Said, adalah salah satu santri sekaligus prajuritnya. Peringatan mengenang tokoh yang luar biasa ini dilangsungkan di aula pesantren, yang dulunya merupakan lokasi rumah kelahiran Sutan Syahrir.

Pada hari lainnya kami juga berkesempatan membaca puisi pada Peringatan 100 Tahun Sutan Syahril yang berlangsung di Istana Bung Hatta, di pusat kota Bukittinggi. Keluarga, kerabat dan tetangga dari Sutan Syahrir, Bung Hatta, M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara banyak yang hadir waktu itu. Mereka bernostalgia sambil berefleksi tentang peran leluhurnya dalam perjuangan bangsa. Untuk kesekian kalinya kembali bulu kuduk saya bergetar.

Ketika kembali ke Ai Angek yang dingin dan sepi, tiba-tiba saya teringat pada saudara, tetangga dan teman saya yang sedang berjuang mati-matian menjadi politisi. Saya juga teringat pada para politisi kita yang lain, yang juga tengah sama-sama berjuang di daerahnya masing-masing. Mungkin seperti halnya Bung Hatta, Agus Salim, Sutan Syahril, M. Natsir, Tan Malaka, Rahmah el-Yunusiah atau Rasuna Said, mereka juga berjuang dan berkorban demi cita-cita luhurnya. Ada yang berjuang dengan memasang baligo sambil hujan-hujanan, ada yang berkorban harta dengan menjual sawah, kolam atau kebun, termasuk yang menggadaikan rumahnya sendiri. Ada yang keseleo tangannya karena terjatuh dari tiang listrik, ada juga yang babak-belur dipukuli pendukungnya karena ingkar janji.

Tujuan serta niat mereka berjuang dan berkorban juga mungkin sama, sama-sama memperjuangkan kesejahteraan. Hanya saja, jika Bung Hatta dan kawan-kawan memperjuangkan kesejahteraan untuk bangsa dan negaranya, maka saudara, tetangga dan teman saya di kampung (dan umumnya para politisi masa kini) memperjuangkan kesejahteraan hanya untuk dirinya, atau paling jauh untuk kelompoknya sendiri. Itu barangkali yang membedakannya.

Dan seperti gayung bersambut, hanya beberapa hari setelah meninggalkan Sumatera Barat, saya diminta untuk segera terbang ke Guilin, Cina. Dengan demikian hiruk-pikuk pemilu yang sudah akan memasuki masa kampanye bisa saya hindari dengan aman. Ketegangan antar saudara, antar tetangga, antar teman beserta jajaran tim suksesnya yang tengah berebut kursi dan kesejahteraan, juga hanya akan saya bayangkan saja dari jauh dengan sedikit imajinasi dan dramatisasi. Tentu saja sambil mengisap rokok dan menyeruput kopi.

Selama berada Guilin, yang terletak di negara bagian Guanxi, entah kenapa bulu kuduk saya bergetar terus. Di negera komunis ini saya menemukan banyak hal yang sepertinya lebih “pancasilais” dan “religius” ketimbang di tanah air, yang konon penduduknya mayoritas umat beragama. Satu hal saja yang ingin saya catat di sini, yakni adanya upaya yang sangat serius dari pemerintah Cina untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya. Bukankah hal ini sangat pancasilais dan religius?

Menyejahterakan rakyat memang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah manapun, oleh ideologi atau keyakinan apapun, rezim atau pemimpin siapapun. Cara yang dilakukan Cina dalam upaya menyejahterakan rakyat ternyata sederhana, yakni dengan menghukum mati setiap pelaku korupsi. Cara yang sama dilakukan juga di beberapa negara lain seperti Korea Selatan, yang terbukti pesat ekonominya dan sejahtera rakyatnya. Bukankah selama korupsi masih merajalela kesejahteraan tidak akan pernah tercipta?

Jadi, di situlah persoalannya. []

Next Next